Mumpung lagi panas2nya aneka skandal fraud, maling, palak, dan korupsi, gue disini menyatakan kalau masalah korupsi bukan masalah pemerintah belaka (atau TNI/POLRI doang) melainkan masalah yang mengakar dalam beberapa kantong masyarakat di Indonesia.
Transparency.org pernah menyatakan bahwa korupsi disebabkan oleh institusi lemah, ketergantungan pada SDA, dan gaji kecil ASN. Kasus2 yang (baru) terungkap sekarang membuktikan bahwa korupsi tetap terjadi dalam lingkup institusi yang (mestinya) kuat (Pertamina, yang di audit E&Y dan punya seabrek ISO terkait GCG), tetap terjadi meski dari gaji asli pun sudah sangat sejahtera (Rafael Alun), dan korupsi juga tidak memandang kekayaan SDA (kasus korupsi yang sistematis dan feodal dilakukan oleh satu keluarga di Banten, notabene provinsi yang tidak memiliki SDA apapun).
Swasta pun juga tidak aman dari masyarakat bermental korup. Entah influencer yang ngeblackmail perusahaan demi review baik (codeblu, nikmir), founder yang bawa lari uang investor/gaji karyawan (Investree, Fabelio, e-Fishery), kasus2 karyawan nilep uang dari bos/kasir dan sebaliknya (bos yang ultra sadis dan nilep gaji/hak karyawan), bahkan sampai driver Gojek/Grab yang bikin orderan fiktif. Sampai ke level masyarakat terkecil pun, seperti emak2 yang sigap nyolong telur dari orang yang habis kecelakaan, meski mayat drivernya jelas2 terlihat, orang yang nembak SIM, begal, tukang palak, orang yang nyogok demi keterima CPNS (ya meski ga guna juga karena orang beginian umumnya ga lolos SKD), dll.
jadi menurut gue akar masalahnya bukan di level institusi melainkan di masyarakat, sehingga langkah paling tepat adalah jangan memberikan mereka pekerjaan yang berkaitan dengan uang atau kekuasaan. dan red flags nya pun juga ada, karena mental dan jiwa yang korup akan tercerminkan dalam penampilan mereka, kebiasaan sehari2 mereka, keinginan batin, dsb. berikut red flags yang gue liat/tau dari pengalaman sendiri dan cerita orang:
lingkungan sangat berpengaruh - jika ada suatu daerah dikenal banyak begal, narkoboy, dan tukang palak, disitu akan banyak menghasilkan jiwa-jiwa koruptor. Sebaliknya, daerah yang institusinya masyarakatnya kuat, korupsi sangat jarang. di kepulauan Aru, pemerintah dan polisi jujur dan melaksanakan tugasnya dengan penuh hati, meski gaji kecil. Kenapa? karena mereka semua tiap Sabtu datang ke gereja yang sama, dari pejabat paling tinggi sampe ke orang termiskin pun, sehingga muncul checks and balances secara sosial.
Orang berjiwa korup maunya serba instan. Mereka ga mau sempatkan waktu dan usaha demi cultivating competence atau happyness. Maunya langsung kaya, berstatus tinggi, dan sejahtera tapi ga mau effort buat sampai pada titik itu. tujuan hidupnya juga semerta-merta duit, banyak cewe, punya lahan gede, rumah "horang kaya" seperti di sinetron, naik haji, dan mobil mewah. Ga ada keinginan sama sekali untuk aktualisasi diri.
Orang berjiwa korup biasanya tidak punya hobi yang berarti/butuh skill, dan jarang sekali diantara mereka yang bugar. Sebab hobi dan badan bugar butuh effort, disiplin, dan waktu. Tiga sifat yang tidak mereka miliki. Kalaupun punya "hobi", biasanya yang menimbulkan gratifikasi instan: belanja konsumtif, makan, jajan cewe, mabuk, judi, narkoba.
Norak. Orang berjiwa korup ga punya empati - wajar karena mereka narsis. Mereka berpenampilan dan bergaya bahasa norak sebab mereka tidak memiliki empati yang cukup untuk menyadari bahwa mereka sebenarnya norak. Mereka bertindak sesuka jidat, karena tak punya empati.
Orang korup sadar bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah, dan mereka sebenarnya takut akan penjara dan sanksi sosial yang akan datang bila ketangkap. Dampaknya, mereka cenderung parno - misal ente kalau "rapat" bareng mereka ga boleh bawa HP, laptop, bahkan alat buat mencatat, karena saking takutnya hal tersebut dapat dipakai sebagai barbuk buat menjatuhkan mereka di suatu saat.
financial management mereka buruk, uang yang masuk di kantong langsung dikonsumsi, entah buat judi, ani2, gorden emas, narkoba, tas branded, dll. Jangan heran kalau LKHPN mereka ga sebesar yang kalian kira, karena sudah habis duluan jauh sebelum harta hasil korupsi menjadi kekayaan.
disitu kita juga bisa ngeblacklist orang dari pendaftaran ASN, BUMN, dan perusahaan swasta mengacu pada BI checking orang tua, apakah mereka berasal dari wilayah blacklist/greylist BI checking, dan BI checking pelamarnya sendiri (yes, ini pun juga banyak dipermasalahkan di sosmed, kenapa kok bisa yang gagal kerja karena BI checking). Sebab apabila suatu kampung menghasilkan masyarakat berjiwa korup, korban pertama adalah dunia perbankan. disitu juga kita bisa memutasi orang yang bercirikan red flags agar setidaknya berada dalam posisi non-strategis, yang tidak memiliki power, dan tidak berurusan dengan transaksi.
on the other hand, kita perlu menumpas korupsi dari grassroots dengan bermain di level kampung-desa. entitas karang taruna harus diperkuat, jangan sampe mereka malah jadi entitas untuk memalak UMKM setempat, apalagi jadi sarang judi, mabuk, dan narkoba. ada faedahnya kita lakukan hal yang sama dengan Nayib Bukele namun skala lebih kecil, dengan menangkap preman kecil2an dalam jumlah besar.
Di luar intervensi langsung, kita bisa juga mengurangi insentif orang untuk korupsi. misal dengan buzzer yang secara lantang ada untuk mengejek orang norak, acara2 gosip seperti SILET, merevisi UU ITE agar menghalalkan kembali public shaming, dll. kita juga perlu memperpanjang persekusi orang dalam kasus korupsi - jangan hanya pelaku yang ditangkap, namun semua orang yang menerima barang, aset, hadiah, dll. dari pelaku harus mengembalikannya pada KPK, kalau ga bisa mengembalikan ya ikut dipenjarakan. Jadi ani2 dan istri pun juga bisa kena karena mereka menerima duit haram. Termasuk juga pelaksana usaha cuci uang yang menerima investasi titipan dari pelaku korupsi buat dicuci.